Oleh: Hendri Chaniago.
Senin: 20:07:2026.
Kuansing itu unik. Mungkin satu-satunya kabupaten di Riau—atau bahkan di Indonesia—yang punya kutukan sejarah yang paling konsisten berulang. Bupatinya hobi betul ditangkap KPK. Lalu wakilnya naik kelas. Polanya selalu begitu.
Mari kita runut ceritanya sambil menyeruput kopi hitam. Agak pahit, mirip politik di sana.
Dulu, ada pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby. Andi Putra ini bukan kaleng-kaleng. Beliau Ketua Golkar Kuansing. Kuat. Tapi baru beberapa bulan menjabat setelah dilantik, apes. Andi tersandung masalah hukum. Ditangkap.
Suhardiman Amby pun naik takhta. Sendirian. Sampai akhir periode pertama, dia memimpin tanpa wakil. Kuansing aman dalam genggamannya. Masuk periode kedua, Suhardiman maju lagi. Kali ini dia menggandeng Mukhlisin sebagai wakilnya. Majunya gagah perkasa. Didukung koalisi gemuk: Gerindra, PKB, dan Demokrat.
Lawan-lawannya terpecah dua kaki. Ada Adam-Sotoyo yang diusung Golkar, PKS, PAN, dan Nasdem. Lalu ada Halim-Sardiyono yang dijagokan PDIP dan PPP.
Menangnya gampang sekali. Sebab, status petahana itu sakti mandraguna. Semua instrumen kekuasaan ada di tangan. Sekali kayuh, dua tiga pulau terlampaui. Suhardiman-Mukhlisin menang mutlak.
Di masa-masa awal periode kedua ini, garis demarkasi politik sangat tegas. PKS, Golkar, dan Nasdem memilih berada di luar pagar. Menjadi penyeimbang. Jadi oposisi, istilah kerennya.
Padahal, posisi Wakil Ketua II di DPRD itu jatahnya Golkar. Jadi bisa dibayangkan, hubungan eksekutif dan legislatif itu kaku. Sedikit-sedikit tegang. Suasana politiknya beku, sedingin es batu di warung kopi.
Tapi dasar Kuansing. Drama belum selesai. Baru setahun lebih roda pemerintahan periode kedua ini menggelinding, giliran Suhardiman Amby yang kena batunya. Dia diciduk KPK.
Kita tidak tahu pasti apa yang ada di pikiran Mukhlisin waktu mendengar kabar itu. Mungkin dia mengelus dada, mungkin juga dia langsung bergegas merapikan baju dinasnya.
Skenario lama terulang kembali. Mukhlisin resmi diangkat menjadi Plt Bupati. Wakil naik kelas lagi. Cerita lama yang diputar ulang.
Namun, Mukhlisin ini rupanya tipe pria yang mau belajar dari sejarah. Dia tahu betul, memimpin daerah yang penuh riak seperti Kuansing ini tidak bisa pakai otot sendirian. Tidak bisa egois, hanya mengandalkan satu kelompok atau sisa-sisa gerbong koalisi lama. Itu namanya cari penyakit.
Mukhlisin paham rumus kuno: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Maka, dimulailah jurus “diplomasi sowan”.
Mukhlisin tidak mau mengurung diri di kamar bupati yang ber-AC. Dia turun gunung. Melakukan safari politik yang lincah. Targetnya jelas: mendatangi tokoh-tokoh sentral, para begawan yang sudah khatam urusan politik daerah.
Dia ketuk pintu Golkar. Dia datangi pentolan Nasdem. Yang dulunya dicuekin saat Pilkada, sekarang diajak ngobrol santai. Mukhlisin mencoba mencairkan es yang membeku selama setahun terakhir. Dia tahu, kalau parlemen terus-terusan merengut, urusan anggaran bisa mampet. Pemerintahan bisa lumpuh.
Strateginya sederhana tapi mematikan: perkecil jumlah lawan. Kalau bisa, jadikan mereka kawan, atau minimal jangan sampai jadi musuh yang merepotkan.
Langkah Mukhlisin ini cerdik. Dia tidak sedang pamer kekuasaan, tapi sedang menjinakkan badai. Dia merangkul semua arah agar kursinya yang empuk itu tidak digoyang dari bawah.
Langkah taktis ini sekaligus menjadi fondasi awal baginya untuk menatap peta pertarungan berikutnya menuju Pilkada Kuansing tahun 2031. Di atas kertas, posisi Mukhlisin saat ini berada di persimpangan yang sangat krusial.
Dia memegang kendali pemerintahan di tengah situasi darurat, namun justru situasi inilah yang memberinya panggung politik yang luas.
Secara kalkulasi, kekuatan Mukhlisin saat ini tergolong besar, meskipun belum sepenuhnya absolut.
Kekuatan utamanya terletak pada kendali penuh atas anggaran dan birokrasi sebagai Plt Bupati. Dia memiliki otoritas untuk meneken kebijakan, mengatur rotasi pejabat, serta menyalurkan program yang menyentuh langsung masyarakat bawah.
Dalam kultur politik kita, memegang kendali eksekutif berarti sudah melangkah dua jengkal di depan calon lawan. Langkahnya merangkul oposisi juga menjadi benteng defensif agar jalannya pemerintahan tidak diganggu.
Namun, posisi ini juga menyimpan kerawanan tersendiri. Mukhlisin adalah kader Demokrat, sementara tulang punggung kemenangan koalisi kemarin berada di tangan Gerindra—partai asal Suhardiman Amby.
Pasca-OTT, gerbong Gerindra ini tentu mengalami disorientasi, dan Mukhlisin harus ekstra hati-hati menjaga kesetiaan basis massa tersebut agar tidak bubar jalan.
Selain itu, safari politik ke Golkar dan Nasdem hanya efektif untuk meredam tensi jangka pendek. Dua partai ini memiliki figur potensial dan basis akar rumput yang sangat kokoh di Kuansing. Mereka tidak akan puas hanya menjadi teman minum kopi dalam jangka panjang.
Begitu musim kompetisi 2031 mendekat, peta koalisi pasti akan kembali cair dan kepentingan politik masing-masing kelompok akan mencuat ke permukaan.
Ketangguhan Mukhlisin yang sesungguhnya akan diuji dari cara dia mengeksekusi sisa masa jabatan ini. Jika dia mampu menjaga stabilitas daerah, memastikan roda pelayanan publik berjalan tanpa hambatan, dan terhindar dari badai hukum baru, dia akan menjelma menjadi poros mandiri yang sangat diperhitungkan pada 2031. Dia akan berdiri sebagai figur utama, bukan lagi sekadar wakil yang beruntung karena keadaan.
Kini tinggal waktu yang akan menjawab, apakah “diplomasi kopi hangat” ala Mukhlisin ini bisa bertahan lama atau justru ini hanya sekadar jeda sebelum badai politik berikutnya datang lagi di Kuansing.
Yang jelas, Mukhlisin sudah membuktikan satu hal: di politik, musuh abadi itu tidak ada. Yang ada hanyalah siapa yang pintar menyeduh kopi bersama. (***)
