Ditulis Oleh: Hendri Chaniago.
Sabtu: 11/2027.
Dulu kita akrab dengan istilah Cicak lawan Buaya. Seru. Ramai. Rakyat tahu persis siapa yang harus dibela.
Sekarang keadaannya jauh lebih mendebarkan. Yang bertarung bukan lagi cicak yang mungil. Ini kelas berat. Jaksa lawan Polisi. Kejaksaan Agung buka-bukaan, Mabes Polri juga tidak mau kalah. Ini murni Buaya lawan Buaya.
Filsuf kesohor Friedrich Nietzsche dulu pernah mengingatkan hal seperti ini. “Siapa pun yang melawan monster harus memastikan bahwa dalam prosesnya dia tidak menjadi monster.”
Sekarang kita melihat kutipan itu nyata di depan mata. Ketika dua lembaga penjaga hukum saling tuding dan saling preteli, batas antara penegak keadilan dan monster itu menjadi sangat tipis.
Penonton di warung kopi mendadak bingung. Bingung mau dukung yang mana. Sebab dua-duanya pegang senjata. Dua-duanya punya kewenangan. Dan yang paling bikin kita geleng-geleng kepala: dua-duanya dibiayai pakai uang pajak kita. Uang dari keringat Anda dan saya.
Para pakar hukum di televisi mulai keluar jurusnya. Bahasanya tinggi-tinggi. Pakai pasal ini, undang-undang itu.
Tapi intinya satu: mereka sebenarnya cemas. Hukum itu kan panglima. Jika sesama panglima saling intip, saling intai, lalu saling geledah, kita kehilangan tempat bersandar di malam hari.
Ada pakar yang mencoba optimis. Ini bagus, katanya. Pembersihan internal. Rumah yang kotor memang harus disapu. Badai harus merontokkan daun-daun yang busuk.
Namun ada juga yang menyimpan curiga. Jangan-jangan ini bukan soal menegakkan keadilan. Jangan-jangan ini soal kamu senggol saya, saya bongkar kartu kamu. Saling sandera perkara. Kalau sudah begitu, ngeri kita.
Para tokoh politik juga setali tiga uang. Ada yang mendadak tiarap, cari aman. Ada pula yang mulai kasak-kusuk memanfaatkan situasi. Mereka mendesak Istana segera turun tangan. Presiden harus tegas, begitu teriak mereka di depan mikrofon.
Presiden memang harus bersuara. Ini ujian komitmen yang sesungguhnya. Jangan sampai rakyat mendapat kesan bahwa negara ini sedang berjalan tanpa sopir.
Kita sebagai rakyat jelata harus menata posisi. Kita tidak perlu ikut-ikutan bikin kaos sablonan untuk mendukung salah satu pihak. Kita ini bukan pemandu sorak. Kita ini pemilik sah republik ini.
Ingat kata Aristoteles ribuan tahun lalu.
“Hukum adalah akal yang bebas dari hasrat.”
Jika mereka sedang benar-benar bersih-bersih dari oknum koruptor karena akal sehat, kita dukung penuh. Sapu yang bersih. Jangan bersisa. Mau seragamnya cokelat atau jasnya rapi, kalau namanya maling, ya maling saja.
Tetapi jika mereka bertarung hanya karena hasrat kekuasaan dan ego kelompok, kita harus pelototi. Rakyat harus jadi juri yang galak. Jangan sampai perhatian kita dialihkan ke hal lain.
Sebab biasanya, jika elite sudah ribut begitu, buntut-buntutnya ada kompromi di bawah meja. Salaman, lalu selesai. Kasus gajah di depan mata mendadak hilang ditelan bumi. Itu yang tidak boleh kita biarkan terjadi.
Menyaksikan ini semua memang bikin gemas. Lucu tapi getir.
Kita hanya ingin negeri ini bersih. Kita ingin penegak hukum kita ditakuti oleh penjahat, bukan justru saling menakuti sesama penegak hukum.
Perjalanan bangsa ini masih panjang. Dan tontonan hari ini adalah bagian dari drama itu. Kita nikmati saja dulu kopinya, sambil tetap membuka mata lebar-lebar.
Sebab sekecil apa pun suara kita di warung kopi ini, mereka di atas sana sebenarnya mendengar. Mereka hanya sering pura-pura tuli. (***)
