Oleh: Hendri Chaniago.
Jumat: 26:09:2026.
Akhirnya, sepakat juga. Kamis, 24 September 2026. Di ruang sidang paripurna DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), ketukan palu itu berbunyi lega. Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi mengecap kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026.
Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Juprizal dan Wakil Ketua I Satria Mandala Putra. Ada 24 anggota dewan yang bertahan di kursi masing-masing. Di barisan seberang, hadir Plt Bupati Kuansing H. Mukhlisin.
Mukhlisin didampingi Pj Sekda Muradi, para kepala dinas, camat, hingga tamu undangan. Muka-muka lelah itu perlahan mengendur. Senyum tipis mulai kelihatan.
Bicara soal anggaran memang urusan angka yang bikin kepala agak pening. Tapi giliran Juru Bicara Banggar, Syafril, membacakan angkanya, ada sedikit angin segar yang bertiup.
Pendapatan daerah Kuansing bertambah. Dari yang tadinya Rp1,55 triliun, naik jadi Rp1,65 triliun lebih. Ada dompet tambahan sekitar Rp97,4 miliar. Lalu, belanjanya ikut naik. Dari Rp1,63 triliun membengkak jadi Rp1,659 triliun.
Banyak orang tentu penasaran soal uang tambahan Rp97,4 miliar itu hendak dipakai buat apa. Bukan buat proyek gaya-gayaan.
Plt Bupati Mukhlisin langsung pasang kartu terbuka. Uang itu diprioritaskan buat urusan yang paling bikin tidur tak nyenyak, yaitu melunasi utang daerah dan mencicil tunda bayar.
Beban utang ini memang sempat jadi gunjingan hangat. Angkanya pernah disebut-sebut membubung sampai Rp202 miliar lebih. Tapi belum lama ini, Pj Sekda Kuansing Drs Muradi meluruskan sekaligus mengonfirmasi posisi angka terbarunya.
Beban utang daerah yang harus diselesaikan kini menyusut jadi kisaran Rp130-an miliar lebih. Turun cukup jauh. Tapi tetap saja, angka Rp130-an miliar itu bukan tumpukan uang receh yang bisa selesai lewat sulapan semalam.
Di sinilah letak langkah pragmatisnya. Anggaran perubahan ini dirancang berdasarkan RKPD Perubahan 2026 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Fokus utamanya tetap menjaga urat nadi ekonomi warga dan membereskan sisa kewajiban lama yang masih menunggak. Ibarat dapat bonus gaji bulanan, alih-alih beli mainan baru, Muklisin memilih melunasi utang warung dulu. Pilihan yang realistis, meski mungkin kurang keren buat bahan pamer di media sosial.
Tapi perjuangan belum benar-benar selesai. Masih ada satu ujian lagi, yaitu pacu waktu.
Berkas KUA-PPAS ini baru masuk ke dewan pada 21 September. Pembahasan dikebut. Dan tenggat batas akhirnya adalah 30 September.
Hitung-hitungan kasar, tersisa waktu cuma enam hari lagi. Enam hari.
“Kami akan menggesa waktu enam hari yang tersisa ini. Membahas APBD Perubahan sesuai prosedur,” kata Juprizal dengan nada optimistis.
Enam hari itu bukan waktu yang panjang. Buat membayangkan saja, enam hari itu cuma seumur umur simpan pisang goreng sebelum melempem.
Tapi dewan dan Pemkab Kuansing sudah kepalang basah. Tak ada jalan melipir. Mau tak mau, mereka harus tancap gas demi ketuk palu APBD Perubahan yang tepat waktu. (***)
