Oleh: Asikin Chalifah
Keberhasilan Indonesia meraih swasembada pangan (beras) pada tahun 2025 tidak terjadi begitu saja. Pencapaian krusial ini tidak hanya bertumpu pada program intensifikasi, melainkan juga disokong kuat oleh strategi ekstensifikasi pertanian.
Langkah ini menjadi harga mati demi mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional. Kini, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan raihan tersebut agar tetap berkelanjutan.
Dalam ranah intensifikasi, fokus utama pemerintah adalah menggenjot produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) padi. Targetnya tidak main-main: meningkatkan frekuensi tanam dari IP 100 menjadi IP 200, 300, bahkan jika memungkinkan mencapai IP 400—alias empat kali panen dalam setahun tanpa jeda tanaman palawija.
Tentu saja, ambisi besar ini membutuhkan daya dukung yang luar biasa. Mulai dari ketersediaan air irigasi sepanjang tahun, benih unggul berumur genjah, hingga pasokan pupuk dan pestisida yang memadai untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
Di sinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi erat antara Kementerian/Lembaga terkait dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun, memperbaiki jaringan irigasi, serta mengoptimalkan sistem Irigasi Perpompaan (Irpom).
Namun, intensifikasi saja tidak cukup. Guna memperkuat ketahanan pangan dari sisi ekstensifikasi, pemerintah meluncurkan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk memperluas areal pertanaman padi. Program yang melibatkan dunia akademisi dan TNI AD ini bergerak lincah mengoptimalkan lahan rawa di luar Pulau Jawa.
Fokus utamanya tersebar di empat provinsi kunci: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan. Langkah ini terbukti nyata. Pada tahun 2025, realisasi CSR berhasil mencapai 171.874 hektare dari target 225.000 hektare, dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,47 triliun.
Potensi ini masih sangat menjanjikan mengingat Indonesia memiliki sekitar 33,4 juta hektare lahan rawa (pasang surut dan lebak). Program CSR ini sekaligus menjadi jawaban strategis dalam mengantisipasi masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian, terutama yang terjadi di Pulau Jawa.
Hingga saat ini, lahan CSR yang digarap bersama Brigade Pangan telah mampu menghasilkan produktivitas padi sebesar 3 hingga 4 ton per hektare dengan IP 100. Angka ini tentu masih bisa dipompa lebih tinggi lagi.
Ke depan, produktivitas dan IP padi di lahan rawa harus ditingkatkan lewat intervensi yang tepat. Mulai dari penyediaan benih padi varietas unggul yang adaptif di lahan rawa (seperti varietas Inpara), kecukupan pupuk, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga manajemen pestisida yang komprehensif.
Terakhir, yang tidak kalah krusial adalah kehadiran Penyuluh Pertanian (PP) di lapangan. Merekalah ujung tombak yang mendampingi dan mengawal para petani agar mampu menaklukkan tantangan budidaya di lahan rawa secara optimal. (*)
Kasongan, Bantul, DIY, 25 Juni 2026.
(Penulis merupakan Ketua DPW PEHIPTANI DIY. Komisi Teknis OKKPD DIY. Koordinator Penderasan Informasi dan Materi Pembangunan Pertanian Wilayah DIY & Jawa Tengah)
