Oleh: Hendri Chaniago.
Senin: 03:08:2026.
Politik Kuansing itu indah. Sekaligus renyah.
Kadang mirip kopi saset di warung pinggir jalan: pekat, manis, tapi kalau diaduk kelewatan kencang, ampasnya naik ke atas. Bikin batuk.
Yang terbaru ya soal perang dingin di gedung dewan itu. Antara Desi Guswita dan Satria Mandala Putra.
Desi ini orangnya vokal. Anggota DPRD dari PKB. Kalau bicara di forum, jujur saja, kadang bikin telinga sebagian orang merah. Tapi ya itulah politisi. Kalau cuma mengangguk-angguk seperti burung ketilang, tidak ada gunanya duduk di kursi empuk dewan.
Lawan mainnya: Satria Mandala Putra. Pimpinan DPRD.
Satria punya pegangan sendiri. Namanya pimpinan, tentu dia pegang palu. Dan palu itu punya hukum alam: harus diketok sesuai aturan main. Tata tertib persidangan.
Versi Satria sederhana saja. Paripurna itu forum pendapat akhir fraksi. Bukan panggung celoteh perorangan. Kalau mau protes soal APBD, mau bedah angka sampai keriting, tempatnya di komisi atau di Banggar. Tidak bisa pas lampu paripurna sudah menyala, baru ribut minta dokumen.
Sikap Satria tegas menjaga lalu lintas persidangan. Sangat logis. Tapi politik bukan sekadar logika hukum. Ada perasaan. Ada gengsi.
Apalagi kalau sudah menyenggol hal-hal sensitif di lapangan. Desi tidak cuma main di celah aturan main, tapi juga melempar amunisi yang menohok Ulu hati. Dia menyoroti ada sekolah di kampung halaman sang pimpinan dewan sendiri yang kondisinya sangat mengenaskan. Tak terurus.
Bayangkan rasa nyut-nyutan di dada Satria. Seorang pimpinan dewan, gagah memegang palu, tapi di tanah kelahirannya ada tempat anak-anak menuntut ilmu yang kondisinya memprihatinkan. Celetukan begitu jelas bukan sekadar kritik anggaran, melainkan pukulan telak ke gengsi politik.
Maka jadilah itu barang: perang dingin. Di dalam ruangan saling lirik kaku, di luar ruangan saling lempar senyum tipis. Senyum yang kalau diterjemahkan artinya jelas: awas kamu ya.
Masyarakat Kuansing yang menonton dari warung kopi tentu senyum-senyum sendiri. Bagi warga, drama begini ini hiburan gratis yang lumayan. Catatannya cuma satu: APBD jangan sampai macet, jalan berlubang ditambal, dan sekolah yang mirip kandang kambing itu benar-benar diperbaiki.
Tapi cerita tak berhenti di situ.
Suasana makin hangat—atau malah makin mendidih—karena Ketua DPC PKB Kuansing turun gelanggang. Musliadi. Orang Kuansing biasa panggil beliau Cak Mus.
Cak Mus ini bukan pemain kemarin sore. Kalau beliau sudah buka suara, peluit tanda laga pemanasan resmi selesai. Ini masuk babak utama.
Masuknya Cak Mus memberi sinyal tegas. Langkah Desi itu bukan manuver liar pribadi, melainkan sikap resmi partai. PKB berdiri tegak di belakang Srikandinya.
Situasinya makin terang. Satria tidak lagi cuma berhadapan dengan seorang Desi di ruang sidang yang ber-AC itu. Satria sedang berhadapan langsung dengan mesin politik bernama PKB.
Lantas, bagaimana seharusnya perselisihan ini diselesaikan?
Di titik ini, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama punya jalan keluar yang elegan tanpa harus ada yang merasa dipaksa mengibarkan bendera putih. Masalah teknis tata tertib dan adu sentilan sosial ini sudah terlanjur ditarik ke ranah gengsi politik.
Bagi Satria dan pimpinan dewan, kuncinya ada pada pembukaan ruang informal sebelum persidangan resmi dimulai. Ketegangan di ruang sidang biasanya lahir karena mampetnya saluran di luar sidang.
Menghidupkan kembali tradisi seruput kopi pra-paripurna bersama para ketua fraksi serta memastikan dokumen APBD dibagikan jauh-jauh hari akan langsung mematahkan tudingan substansial.
Soal sekolah tadi? Eksekusi perbaikannya lewat APBD justru bisa jadi panggung pembuktian bagi Satria.
Sementara bagi Fraksi PKB, vokal itu wajib, tapi pemilihan panggung adalah seni. Energi pengawasan yang besar dari Desi dan benteng politik dari Cak Mus akan jauh lebih mematikan jika dieksekusi secara ekstra keras di tingkat Komisi dan Banggar.
Begitu masuk Paripurna, argumen yang dilempar sudah matang dan sulit dipatahkan secara formalitas tatib. Tekanan politik pun berubah menjadi poin tawar-menawar kebijakan yang konkret untuk konstituen, bukan sekadar keriuhan di media.
Pada akhirnya, panggung politik Kuansing tidak boleh tersandera oleh ego personal maupun gengsi kelembagaan. Di tanah ini, tidak ada musuh abadi. Yang abadi cuma kepentingan… dan gelanggang Pacu Jalur.
Langkah berikutnya tinggal menunggu ketukan palu atau seruput kopi bersama. Entah bakal makin nyaring, atau justru berubah jadi irama yang merdu.(***)
