Oleh: Hendri Chaniago.
Selasa: 04:08:2026.
Jangan demo. Jangan aksi. Begitu pesan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Singkat. Jelas. Disampaikan dengan gaya khasnya: tenang, tapi ada nada memohon di baliknya.
Sasaran imbauan itu satu: para mitra penyedia dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka yang saban hari ngurusin nasi, telur, sayur, dan ayam untuk anak-anak sekolah. Yang kalau subuh tiba, dapurnya sudah mengepulkan asap. Bau bawang gorengnya menusuk hidung.
Tapi belakangan, dapur-dapur itu heboh. Bukan karena masakan gosong. Bukan pula karena bumbu dapur naik harga.
Penyebab utamanya adalah kepastian. Satu kata yang sangat dirindukan oleh siapa saja yang sudah keluar modal besar. Terutama bagi mereka yang sudah terlanjur memegang janji manis proyek bernilai raksasa.
Bayangkan situasinya.
Tempat sudah disewa. Kompor gas berderet-deret sudah dibeli. Kuali raksasa seukuran tempat mandi anak kecil sudah berjajar. Ibu-ibu sekitar rumah sudah direkrut buat kupas bawang dan potong wortel. Utang di bank sudah jalan. Bunga cicilan sudah menanti di ujung bulan.
Lalu, muncul riak kabar angin. Nasib proyek mendadak buram. Kejelasan kontrak tidak menentu. Pencairan dana pun serba simpang siur.
Seketika perasaan bergejolak. Kepanikan pengusaha menjadi hal yang sangat manusiawi. Saat kalut melanda, langkah refleksnya adalah berkumpul, merapatkan barisan, lalu bersiap membawa spanduk ke jalanan. Kuali dan sodet ikut diangkut agar suasana makin menyengat di kamera media.
Melihat potensi kegaduhan itu, Bang Zulhas—sapaan akrab sang Menko—langsung pasang badan. Dia meminta dengan sangat agar rencana demo dibatalkan.
Maksudnya baik. Sangat baik. Jika dapur-dapur itu berhenti mengepul karena aksi jalanan, bukan cuma kementerian yang pusing. Anak-anak yang menunggu jatah makan siang dipastikan terlantar, menahan lapar dengan perut kosong.
Bola panas itu tentu menggelinding ke meja Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga penanggung jawab utama urusan gizi anak sekolah.
Kepala BGN yang baru, Sudaryono—atau yang akrab disapa Mas Dar—langsung merespons hangat. Bekas Wakil Menteri Pertanian ini pasang dada. Sikapnya tegas namun menenangkan.
Mas Dar meminta para mitra dapur menahan diri. Pintu BGN dinyatakan terbuka selebar-lebarnya untuk menampung keluh kesah para pengusaha.
Tanggapan BGN cukup melegakan. Pemerintah menjamin operasional dapur tidak akan dibiarkan mangkrak. Masalah pembayaran dan kontrak yang simpang siur sedang ditata ulang agar sistemnya lebih cepat, transparan, dan tidak lagi berbelit di tingkat birokrasi daerah.
Mas Dar paham betul ritme lapangan.
Pengalamannya bergelut di organisasi pedagang pasar dan dunia pertanian membuatnya mengerti derita pengusaha kecil. Dia tahu, kalau kompor dapur padam sehari saja, rantai pasok dari petani, peternak telur, hingga pedagang pasar ikut terhenti.
Maka dari itu, BGN menjanjikan kepastian jadwal pembayaran dan kejelasan mekanisme kontrak kerja sama. Semua kendala teknis akan diselesaikan di meja dialog, bukan lewat spanduk di jalanan.
Namun, ada sudut pandang dari sisi mitra dapur yang juga perlu dipahami.
Para pengelola dapur ini bukan politisi. Bukan demonstran karir yang biasa berburu nasi bungkus dan uang transpor. Mereka adalah pelaku ekonomi skala lokal: UMKM, katering rumahan, dan pengusaha daerah yang nekat menangkap peluang.
Bagi mereka, waktu berjalan lurus dengan uang. Hari ini dapur padam, besok cicilan kompor tetap menagih. Kamus perbankan tidak pernah mengenal kata menunda.
Imbauan untuk tidak berdemo dari Pak Menko maupun tanggapan dari Mas Dar memang menenangkan. Namun harus dibarengi dengan bukti nyata di lapangan. Janji manis dan imbauan agar percaya pada pemerintah jelas tidak cukup. Harus ada kepastian matematis yang masuk akal di atas kertas.
Jangan sampai pesan manis dari BGN dan Kementerian di Jakarta berubah jadi benteng kokoh di tingkat daerah. Sering kali saat mitra mengetuk pintu kantor dinas lokal, jawaban yang didapat selalu sama: masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.
Inilah titik krusialnya.
Petunjuk teknis atau juknis sering kali menjadi tameng perlindungan birokrasi. Sementara di lapangan, pasokan sayur di atas truk sudah keburu layu.
Program MBG ini pada dasarnya punya niat mulia. Sangat mulia. Tujuannya memberi makan anak bangsa agar terbebas dari stunting dan tumbuh dengan otak cerdas.
Namun, program raksasa selalu membawa dampak berantai yang rumit. Petani lokal, peternak telur, pedagang pasar, hingga pengusaha katering saling terikat satu sama lain. Begitu satu mata rantai tersendat, seluruh jaringan ikut goyah.
Langkah dialog yang ditawarkan Pak Menko dan dijawab terbuka oleh Mas Dar adalah jalan yang sangat bijak. Syaratnya satu: diskusi tersebut bukan sekadar basa-basi seremonial. Bukan kumpul-kumpul di hotel berbintang, mendengar pidato, foto bersama, lalu pulang tanpa kejelasan.
Para mitra dapur membutuhkan jawaban yang konkret dalam tiga hal: Pertama: Kepastian jadwal penandatanganan skema kerja sama jangka panjang.
Kedua: Angka pasti mengenai alokasi porsi harian. Dan ketiga; Jaminan tegas bahwa pembayaran tidak akan menunggak.
Ketiga poin ini sifatnya sangat mendasar. Tanpa perlu teori ekonomi yang muluk-muluk. Begitu ketiga poin tersebut terjawab terang benderang, para mitra dapur dengan sendirinya akan menolak ajakan berdemo.
Mereka bakal memilih fokus menggulai ayam di dapur masing-masing.
Harapannya, program ini berjalan tanpa hambatan. Tanpa perlu ada asap demonstrasi, cukup asap masakan harum yang memenuhi udara.
Uluran tangan dari Pak Menko dan komitmen Kepala BGN kini tinggal ditindaklanjuti oleh para pelaksana di bawah. Birokrasi harus diubah menjadi karpet merah kemudahan.
Sebab di akhir cerita, jutaan anak sekolah sudah menunggu dengan piringnya. Urusan komunikasi yang kaku jangan sampai membuat sendok dan garpu mereka hanya berdenting di piring kosong.
Salam hangat dari meja warung kopi. (***)
