Oleh: Hendri Chaniago.
Mendagri Tito Karnavian tampaknya tak mau buang waktu. Begitu mendengar kabar dari Riau, beliau langsung bereaksi.
Gara-garanya sepele, tapi sensitif.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengeluarkan pernyataan yang bikin dahi di Jakarta berkerut. Kata beliau, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — yang sedang gencar-gencarnya jadi program andalan pusat — memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Kasarnya: gara-gara urusan makan gratis ini, kantong daerah jadi seret.
Tentu saja Jakarta kaget. Program nasional kok dituding jadi biang kerok turunnya PAD.
Pak Tito tidak pakai surat menyurat. Beliau langsung mengutus orang kepercayaannya: Irjen Kemendagri Mahendra Jaya. Tidak sendirian, Mahendra membawa “pasukan penuh”. Ada tim Inspektorat Khusus, tim Keuangan Daerah, tim Otonomi Daerah, sampai tim Data dan Informasi.
Hari Rabu itu, Pekanbaru mendadak sibuk. Tim mendarat dengan satu misi utama. Melakukan klarifikasi. Bahasa halusnya begitu. Bahasa warung kopinya: ayo duduk, mari kita buka-bukaan data.
“Pak Menteri memerintahkan saya dan tim untuk turun ke lapangan. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Mahendra, santai tapi tegas, saat ditemui di Pekanbaru.
Gayanya tidak seperti interogasi yang tegang. Tim Kemendagri justru mengajak maraton diskusi. Siapa saja yang dipanggil tidak tanggung-tanggung. Mulai dari sang Plt Gubernur sendiri, Sekda, Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, sampai Sekretaris Dinas Kelautan dan Pendidikan. Pokoknya semua yang pegang urusan fulus dan data di Riau dikumpulkan dalam satu ruangan.
Setelah memeriksa lembar demi lembar data, ketahuanlah penyakit aslinya.
Ternyata, oh, ternyata. Ini bukan salah nasi kotak atau susu gratisnya.
Hasil klarifikasi tim Kemendagri justru menunjuk hidung tata kelola internal Pemprov Riau sendiri. Masalahnya klasik, penyakit lama yang sering kambuh di banyak daerah: urusan data yang amburadul.
Mahendra membeberkan catatannya. Dan ini tamparan halus tapi telak buat Riau.
Kata beliau, yang perlu diperbaiki itu tata kelola data pendapatannya. Lalu, validasi dan rekonsiliasi data antar-dinas yang ternyata belum sinkron.
Belum lagi urusan perencanaan dan prediksi pendapatan yang kurang akurat, plus cara penyajian informasinya yang masih harus disempurnakan.
Sederhananya: dinas A punya data sendiri, dinas B punya hitungan sendiri, pas digabung nilainya jeblok. Lalu yang disalahkan program makan gratis. Jelas tidak nyambung.
Kemendagri pun mengetok palu kesimpulan. Persoalan seretnya PAD di Riau tidak bisa serta-merta dituduhkan ke Program MBG. Itu murni karena urusan manajemen dapur sendiri yang belum rapi.
Langkah selanjutnya pun sudah jelas.
Semua berkas dan hasil obrolan di Pekanbaru itu dibungkus rapi. Mahendra akan membawanya kembali ke Jakarta untuk dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian. Langkah ini menjadi bahan masukan bagi Beliau untuk mengambil keputusan, demi perbaikan tata kelola pemerintahan. (***)
