Oleh: Hendri Chaniago.
Minggu: (5/7) 2026).
Heboh jual beli jabatan di Kuansing itu membuat kita mengelus dada. Ramai sekali. Di kedai kopi, di grup WhatsApp, semua membahasnya.
Banyak yang mengira penyakit ini hanya ada di Kuansing. Padahal jelas tidak. Jawabannya pendek saja: Kuansing tidak sendirian.
Jangan merasa paling berdosa, atau paling sial. Tengoklah catatan di gedung KPK. Dari ujung Sumatra sampai Papua, polanya sama. Mirip sekali. Kepala daerah diciduk gara-gara urusan yang itu-itu juga, yaitu memperdagangkan kursi jabatan. Ada yang menjual kursi kepala dinas, kepala sekolah, bahkan sampai jabatan camat.
Mereka senekat itu bukan karena kurang kaya. Jawabannya murni ada di isi dompet saat Pilkada.
Menjadi Bupati di negeri ini harganya selangit. Mahal luar biasa. Mau maju jangan coba-coba kalau kantong tipis. Paling sedikit—ini hitungan paling irit—butuh Rp 25 miliar sampai Rp 30 miliar. Itu baru modal minimal. Praktiknya, sering kali angka itu jebol sampai ke langit.
Kita bisa hitung santai sambil menyeruput kopi ke mana saja uang segitu perginya.
Pertama, buat beli “perahu”. Maharnya tak pernah tertulis di kwitansi, tapi semua orang tahu harganya bikin meriang. Kedua, biaya kampanye. Cetak baliho, kaos, sewa panggung, hingga bayar saksi di TPS.
Tapi, ada satu pos yang paling menyedot isi dompet. Namanya money politik. Politik uang. Serangan fajar.
Semua calon tahu bahwa tanpa itu, peluang menang bisa menguap. Celakanya, masyarakat kita juga mau-mau saja menerima. Malah kadang ditunggu. Ada istilah di bawah pohon bahwa kalau tidak ada uangnya, buat apa ke TPS. Uang merah diambil, suara diberikan.
Kalau kita mau jujur—jujur yang sejujur-jujurnya tanpa topeng—kita harus berani menunjuk siapa yang salah. Jawabannya, dua-duanya. Sama-sama salah. Ini dosa berjamaah.
Sang calon Bupati salah karena membeli suara. Konstituen juga salah karena menjual masa depan daerahnya seharga beberapa lembar uang ratusan ribu. Hubungan ini murni bisnis. Ada barang, ada uang.
Maka, tidak usah heran kalau setelah dilantik, sang Bupati langsung pusing kepala. Tiap hari dia harus melihat kalkulator. Uang Rp 30 miliar yang habis saat kampanye dulu harus kembali. Sementara semua orang tahu gaji Bupati jelas tidak akan cukup sampai kiamat untuk menutupi modal itu.
Akhirnya, jalan paling instan pun diambil. Jualan SK jabatan. Siapa yang mau jadi kepala dinas basah, silakan setor.
Selama ongkos politik masih segila ini, dan selama kita masih suka menerima amplop di pagi hari pemilu, drama di Kuansing akan terus berulang di tempat lain. Kita hanya sedang menonton lingkaran setan yang kita buat sendiri, lalu berpura-pura kaget saat pelakunya tertangkap.
Kopi sudah dingin, tapi kenyataan ini tetap saja panas. (***)
