Oleh: Hendri Chaniago
Selasa: (7/7/2026).
Kuansing berguncang lagi. Guncangan ini datang langsung dari gedung Merah Putih di Jakarta. KPK bergerak cepat. Bupati Suhardiman Amby terjaring OTT. Urusannya klasik, dugaan suap jual beli jabatan dengan embel-embel mobil mewah Land Cruiser yang ramai dibicarakan.
Seketika, peta politik di negeri jalur ini berubah total. Pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini tentu saja sang Wakil Bupati, Mukhlisin. Statusnya langsung naik kelas menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing.
Mari kita seruput kopi hitam dulu untuk melihat lebih jernih. Dinamika politik yang sedang tersaji ini sangat menarik untuk dibedah, terutama mengenai nasib Mukhlisin ke depan menuju Pilkada 2030 yang arusnya sebenarnya sudah mulai mengalir dari sekarang.
Menjadi Plt. Bupati itu bukan perkara mudah. Ini adalah posisi yang nyaman sekaligus penuh tekanan. Secara teori, Mukhlisin memegang kendali penuh atas kebijakan daerah. Istilah lapangannya, dia sekarang memegang kunci otoritas.
Dia memiliki keleluasaan untuk menata ulang birokrasi yang sempat limbung karena Sekda-nya ikut terseret. Dia bisa meluncurkan program yang langsung menyentuh hati rakyat, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Itu modal besar. Waktu empat tahun menjelang 2030 adalah masa yang sangat panjang untuk menanam investasi sosial di tengah masyarakat.
Tantangan terbesarnya adalah melakukan pemisahan citra yang tegas.
Mukhlisin harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kasus Suhardiman Amby. Tugas utamanya adalah meyakinkan publik bahwa dirinya menjalankan pemerintahan yang bersih dan taat regulasi, sama sekali terpisah dari masalah hukum yang menjerat bupati nonaktif. Jika gagal membangun narasi ini, beban moral rezim lama akan terus menempel pada dirinya.
Lawan politik Mukhlisin dipastikan tidak akan tinggal diam menjelang 2030. Dalam dunia politik, momentum seperti ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Begitu figur utama yang dominan tumbang, para pesaing politik langsung bergerak menyusun barisan baru.
Strategi lawan nanti sudah bisa diprediksi. Isu korupsi pemerintahan sebelumnya akan digoreng habis-habisan sebagai jualan utama. Narasi yang diangkat pasti seputar tema pembersihan total dan reformasi birokrasi.
Mukhlisin akan terus dicecar dengan posisi kedekatannya di masa lalu dengan sang bupati, meskipun secara hukum dia tidak terlibat sama sekali. Kelompok oposisi yang dulunya menahan diri kini mulai intens melakukan konsolidasi di berbagai tempat. Mereka melihat ini sebagai peluang emas.
Tokoh-tokoh lama mulai muncul kembali ke permukaan, sementara figur-figur muda yang ambisius mulai bersiap mengambil momentum. Poros tandingan yang kuat sedang dirajut dari sekarang.
Ini adalah realitas sosiologis yang sangat nyata di Kuansing, meskipun terkadang tabu untuk dibahas secara terbuka. Mukhlisin merupakan tokoh keturunan Jawa, sementara Kuansing adalah wilayah yang sangat kental dengan adat dan budaya tempatan asli.
Dari sudut pandang analisis perilaku pemilih, konstelasi ini memiliki hitungan yang jelas.
Di Kuansing, basis massa masyarakat keturunan Jawa tersebar nyata di wilayah eks-transmigrasi seperti Singingi, Singingi Hilir, atau Logas Tanah Darat. Pemilih di kawasan ini umumnya memiliki tingkat solidaritas kelompok yang tinggi.
Kehadiran Mukhlisin menjadi simbol keterwakilan mereka di jajaran eksekutif, sehingga wilayah ini akan menjadi lumbung suara yang konkret dan loyal. Namun, kubu penantang dipastikan akan memaksimalkan isu putra daerah.
Narasi mengenai hak kultural untuk memimpin tanah leluhur sendiri akan ditiupkan secara masif ke tengah masyarakat tempatan. Penentu kemenangan dari benturan identitas ini terletak pada dua aspek utama.
Mukhlisin harus mampu melebur sepenuhnya dengan kebudayaan lokal. Langkah konkretnya adalah memberikan perhatian penuh pada pelestarian tradisi daerah. Dia harus hadir bukan sekadar sebagai pejabat formal di acara Pacu Jalur, melainkan sebagai bagian dari tradisi itu sendiri.
Pendekatan yang tulus kepada para pemuka adat dan kenegerian sangat menentukan. Saat restu adat sudah dikantongi, sekat etnisitas akan melemah secara alami.
Kelompok pemilih muda dan masyarakat di kawasan perkotaan seperti Teluk Kuantan sudah mulai bergeser dari sentimen kesukuan. Fokus mereka adalah hasil kerja yang nyata, seperti akses pupuk yang murah, perbaikan sarana pendidikan, dan kemudahan lapangan kerja.
Keberhasilan Mukhlisin dalam membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai Plt. akan membuat faktor kesukuan menjadi nomor dua.
Peristiwa OTT KPK kemarin menjadi titik balik yang membuka jalan lebar bagi Mukhlisin. Karpet merah menuju Pilkada 2030 kini sudah terbentang di depannya. Namun, jalur ini tetap memiliki risiko yang tinggi.
Jika Mukhlisin hanya fokus merawat basis kelompoknya sendiri dan gagal memulihkan kepercayaan publik pasca-badai korupsi kemarin, lawan politik dari tokoh tempatan asli akan dengan mudah mengambil alih kepemimpinan.
Dinamika politik Kuansing ke depan akan ditentukan oleh seberapa lihai seorang pemimpin mengelola keseimbangan antara sentimen kesukuan dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Yuk! Kita ngopi lagi.. (***)
