Oleh: Hendri Chaniago.
Membeli jabatan itu seperti membeli franchise martabak. Ada modal awal. Ada target return on investment. Ada hitungan matang kapan bisa balik modal.
Sialnya, ini terjadi di kantor pemerintahan. Di birokrasi kita.
Coba bayangkan Anda duduk di warung kopi. Di sebelah Anda, ada seorang pejabat baru. Dia baru saja menyetor sekian ratus juta—atau bahkan miliaran—demi kursi empuk sebagai kepala dinas.
Kita semua tahu apa yang ada di kepalanya saat hari pertama kerja. Bukan pelayanan rakyat, bukan pula program pengentasan kemiskinan.
Kita tidak boleh naif.
Yang pertama terlintas di otaknya adalah kalkulator pribadi. Dia sedang menghitung cara agar uang miliaran yang telanjur keluar bisa kembali utuh dalam waktu dua tahun.
Di sinilah bencana ekonomi itu dimulai.
Daron Acemoglu dan James Robinson pernah menulis buku tebal berjudul Why Nations Fail. Intinya sederhana. Negara bangkrut bukan karena kurang sumber daya alam, melainkan karena institusinya bersifat ekstraktif. Bersifat memeras.
Jual beli jabatan adalah contoh paling telanjang dari sistem memeras ini. Kursi kekuasaan sengaja dijadikan mesin sedot duit.
Mari kita hitung kerugiannya pakai logika warung kopi yang sederhana.
Pertama, proyek menjadi hancur. Si pejabat baru harus mencari celah untuk balik modal. Caranya adalah dengan mengatur pemenang tender proyek. Aspal jalan yang seharusnya tebal lima sentimeter, disunat menjadi tiga sentimeter. Jembatan yang seharusnya bertahan dua puluh tahun, baru dua tahun sudah meliuk seperti penari tiang.
Secara ekonomi, ini adalah pemborosan masif. Uang pajak kita habis hanya untuk membangun infrastruktur ampas.
Kedua, ekonomi menjadi lambat dan mahal. Pakar ekonomi Paolo Mauro sudah membuktikan lewat risetnya sejak tahun 1995. Korupsi adalah musuh utama investasi. Investor itu penakut dan mereka butuh kepastian.
Saat mengurus izin usaha harus melewati pejabat yang dulunya membeli jabatan, ujungnya sudah bisa ditebak. Meja perizinan otomatis berubah menjadi loket tol. Semua ada tarif bawah tanahnya. Investor yang masih waras pasti memilih kabur ke Vietnam atau Malaysia.
Ketiga, krisis kompetensi. Ini bagian yang paling bikin perih hati. Ketika jabatan bisa dibeli, kompetensi langsung dibuang ke tong sampah. Orang pintar, jujur, dan berprestasi seketika tersingkir oleh orang yang tidak berkompeten namun punya modal besar atau pintar mencari pinjaman bank.
Hukum alam berlaku. Lembaga pemerintah dipimpin oleh orang yang salah, dan hasil kerja mereka otomatis salah semua.
Dulu, Robert Klitgaard membuat rumus korupsi yang terkenal: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability.
Jika diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, maknanya jelas. Ketika seseorang punya kuasa tunggal, bisa memutuskan apa saja, dan tidak ada yang berani mengawasi, maka jadilah itu pesta pora korupsi.
Dampaknya langsung terasa ke dompet kita. Harga-harga pelayanan menjadi mahal. Anggaran bansos rawan disunat. Jalanan di daerah kita tetap berlubang mirip permukaan bulan. Sementara di media sosial, kita terpaksa melihat pamer kemewahan dari lingkaran dalam sang pejabat.
Ada rasa sakit yang sangat personal di sini. Ada ketidakadilan yang menusuk ke hulu hati. Kita yang bekerja keras memeras keringat untuk bayar pajak, mereka yang menikmati hasilnya lewat jalur pintas transaksi jabatan.
Birokrasi yang bersih itu bukan cuma urusan moral atau urusan masuk surga dan neraka. Ini urusan isi perut rakyat dan daya saing bangsa.
Selama kursi jabatan masih ada harganya di bawah meja, selama itu pula ekonomi kita akan berjalan dengan rem tangan yang ditarik kencang-kencang.
Berasap, berbau sangit, dan hanya jalan di tempat.
Sruput dulu kopinya. Biar tidak terlalu sepaneng memikirkan negeri ini. (***)
