Oleh: Hendri Chaniago.
Entah apa yang salah dengan Kuansing. Sejak dulu. Dari zaman ke zaman.
Urusan pilkada sudah usai. Pelantikan sudah lewat. Tapi riuhnya tidak pernah selesai. Di medsos, di grup WhatsApp, sampai di kedai kopi, suasananya masih saja panas.
Rumusnya sederhana sekali. Kalau Anda beda pilihan politik dengan kepala daerah terpilih, maka haram hukumnya memuji. Apa pun yang dibuat pemerintah, pokoknya salah.
Ada jalan rusak diperbaiki, langsung dibilang itu proyek cari untung dan sebentar lagi pasti hancur. Ada acara budaya atau festival sukses, langsung dituduh sebagai pemborosan anggaran saat rakyat masih susah.
Begitu terus. Ramai-ramai menghujat. Pokoknya, kalau dari kubu sebelah, tidak ada benarnya. Agak terasa sulit memuji kalau tindakannya benar. Lidah rasanya kelu. Jempol di kibor HP tiba-tiba kaku kalau mau mengetik kata “bagus”. Takut dicap berkhianat. Takut dikira sudah pindah kubu atau—ini yang paling ngeri—dituduh “dapat jatah” dari penguasa.
Lucunya, penyakit ini menular ke kubu sebelah. Sama parahnya. Berlaku pula hukum sebaliknya.
Pihak yang sekubu dengan kepala daerah mendadak punya radar yang sangat sensitif. Mereka mengawasi gerak-gerik lawan politiknya.
Begitu melihat ada orang dari pihak seberang berfoto dengan latar belakang bangunan baru yang dibuat pemerintah, habis langsung di-bully. Ramai-ramai diserang di kolom komentar. Dituduh tidak tahu malu karena menikmati fasilitas dari bupati yang dulu mereka musuhi.
Ini kan aneh. Mereka lupa satu hal yang sangat mendasar. Pemerintah itu membangun daerah bukan pakai uang pribadi kepala daerah. Bukan juga pakai duit patungan tim sukses. Pembangunan itu pakai uang rakyat. Uang dari pajak dan keringat semua warga Kuansing. Di dalamnya ada duit orang-orang yang menang, dan ada juga duit mereka yang kalah.
Jadi, siapa saja berhak menikmati fasilitas itu. Siapa saja boleh berfoto di sana. Tidak perlu ada yang merasa paling berjasa, dan tidak perlu ada yang dilarang bahagia melihat kemajuan kampung sendiri.
Seharusnya kita tidak boleh membiarkan akal sehat kita lumpuh oleh urusan dukung-mendukung ini. Sudah saatnya kita menaruh ego politik itu di lantai bawah.
Cara menyikapinya sebenarnya tidak rumit. Cukup gunakan rumus proporsional.
Kalau pemerintah membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik dengan benar dan cepat, katakan itu bagus. Jangan gengsi. Akui saja. Menilai objektif itu tidak akan membuat harga diri kita jatuh. Justru itu menunjukkan kedewasaan berpikir kita.
Tapi, kalau ada proyek yang mandek, anggaran yang tidak transparan, atau kebijakan yang ugal-ugalan, barulah kita suarakan kritik sedalam-dalamnya. Kritik dengan data, bukan dengan makian. Kritisi sistemnya, bukan personalnya.
Dengan begitu, penguasa tidak akan punya alasan untuk abai. Mereka tidak bisa lagi berlindung di balik kalimat “halah, itu cuma suara barisan sakit hati”. Pemerintah akan dipaksa mendengar karena kritik yang datang adalah fakta yang telanjang.
Padahal, kita ini tinggal di tanah yang sama. Minum air dari sungai yang sama. Jalannya juga itu-itu saja yang dilewati.
Kritik itu bagus. Harus. Malah wajib hukumnya biar penguasa tidak ugal-ugalan. Tapi kalau semuanya dihantam rata, kritik yang beneran penting jadi hilang maknanya. Pemerintah yang dikritik akhirnya cuek dan menganggap semua kecaman hanya datang dari barisan sakit hati. Akhirnya, kritik objektif yang pakai data malah ikut masuk tong sampah.
Kita ini, kalau di kedai kopi, duduknya bisa satu meja. Ngobrolnya bisa sambil ketawa-tawa. Makan duriannya bisa bareng. Tapi begitu bicara politik Kuansing, mendadak jadi seperti musuh bebuyutan di film-film laga.
Kita tidak boleh terus-terusan begini. Energi habis untuk berdebat kusir. Daerah lain sudah tiarap memikirkan cara lompat lebih tinggi, sementara kita masih sibuk saling tarik sarung di bawah.
Beda pilihan itu lima tahun sekali. Tapi merawat kampung halaman itu tiap hari. Mestinya, kalau programnya bagus untuk rakyat, ya kita dukung sambil dikawal. Kalau melenceng, baru kita jitak lewat kritik yang tajam. Adil sejak dalam pikiran, begitu kata orang bijak.
Sebab, kedewasaan sebuah daerah itu tidak diukur dari seberapa megah baliho pilkadanya. Tapi dari seberapa jernih otak kita melihat pembangunan, setelah semua tim sukses membubarkan diri.
Mari seruput kopi dulu. Jangan tegang-tegang. Kulit durian saja yang tajam, pikiran kita jangan. (***)
