Oleh: Hendri Chaniago.
Saya mengamati ketiga presiden ini berdasarkan beragam sumber dan berita serta YouTube.
Lalu saya termenung. Di depan secangkir kopi yang mulai dingin.
Menarik sekali. Tiga orang ini. Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Prabowo Subianto. Tiga-tiganya punya hobi sama: suka “gemas” kalau melihat pengusaha swasta sudah mulai kelewat batas. Apalagi kalau sudah menyangkut aset negara.
Tapi cara mereka mengeksekusi kegemasan itu beda sekali. Bedanya bumi dan langit.
Putin itu tipe pria penyuka aksi instan. Karakter intelijennya tidak bisa bohong. Kalau ada pengusaha Rusia yang mulai macem-macem, tidak setia, atau kebanyakan gaya di luar negeri, Putin tidak akan ngajak ngopi. Dia tinggal telepon Jaksa Agung.
Caranya cerdik. Dokumen privatisasi tahun 1990-an dibongkar lagi. Dicari celah hukumnya. Dulu perusahaan itu dibeli pas Uni Soviet runtuh secara ilegal. Maka asetnya harus dikembalikan ke negara. Beres. Tanpa ganti rugi.
Pengusahanya kalau tidak kabur ke London, ya masuk penjara. Aset itu lalu dikasih ke orang lain, yaitu oligarki baru yang lebih manut sama Kremlin. Sangat praktis.
Lain Rusia, lain China. Xi Jinping tidak sesangar itu. Dia lebih halus. Tapi, justru ini yang bikin merinding.
Xi Jinping tidak perlu menyita pabrik. Dia tidak butuh saham mayoritas. Beijing cukup beli saham mini, cuma 1 persen. Istilah kerennya Golden Shares.
Tapi jangan salah. Saham 1 persen ini punya jimat sakti. Pemerintah bisa menaruh orang partai di jajaran direksi dan punya hak veto pula.
Dunia tentu ingat kasus Jack Ma, orang terkaya yang sempat “hilang” dari peredaran gara-gara terlalu vokal. Xi Jinping langsung pencet tombol regulasi antimonopoli. Bisnisnya dipotong. Lalu keluar doktrin Common Prosperity atau Kemakmuran Bersama.
Jack Ma dan taipan teknologi lainnya langsung paham maksudnya. Mereka buru-buru menyumbang ratusan triliun rupiah ke kas negara demi program sosial. Itu bentuk kesukarelaan yang penuh tekanan.
Di China, semua orang boleh kaya sekaya-kayanya, namun tidak boleh ada yang merasa lebih berkuasa dari Partai Komunis.
Nah, sekarang bagaimana dengan Prabowo.
Indonesia ini negara demokrasi. Prabowo tidak bisa main sita saham swasta seperti Putin, tidak bisa juga pakai titah partai tunggal seperti Xi Jinping. Aturannya njlimet dan harus lewat koridor hukum korporasi yang sah.
Maka, jurus Prabowo adalah membidik dasarnya, yaitu lahan dan izin.
Banyak swasta nakal main serobot lahan negara untuk bikin kebun sawit atau tambang tanpa bayar pajak. Ini yang disasar. Satgas bergerak, izin dicabut, lahannya diambil alih lagi oleh negara.
Jadi yang diselamatkan itu tanah dan kekayaan alamnya, bukan korporasinya. Swasta yang ekspor juga dipelototi agar devisa hasil ekspor tidak langsung diparkir di Singapura, melainkan mampir dulu ke bank dalam negeri.
Lantas, di sinilah titik ketemunya.
Tiga-tiganya sama-sama penganut paham “Negara adalah Panglima”. Bagi mereka, kalau urusan perut rakyat, energi, dan ketahanan nasional sudah diganggu oleh keserakahan swasta, negara harus turun tangan. Negara tidak boleh kalah oleh pemilik modal. Narasi mereka sama, yaitu demi keadilan rakyat.
Bedanya cuma pada instrumen eksekusi. Putin pakai otot intelijen, Xi Jinping pakai otak sistem partai, sedangkan Prabowo pakai lembar-lembar regulasi negara.
Begitulah. Kopi saya sudah habis dan setiap orang punya pandangan sendiri tentang gaya mana yang paling efektif. (***)
