Penulis: H. Marwan Yohanis, S.Sos., M.I.Kom
Ada yang terasa ganjil dalam cara kita menilai pemerintahan. Kita sering menuntut perubahan secepat mungkin, seolah-olah setiap persoalan yang hari ini terlihat dapat diselesaikan hanya dengan pergantian kepemimpinan. Dua tahun pemerintahan dituntut menghasilkan perubahan besar, sementara kerusakan yang hendak diperbaiki adalah akumulasi dari puluhan tahun.
Jalan yang rusak ingin segera mulus. Birokrasi yang berbelit harus segera sederhana. Ekonomi yang lesu harus segera bergerak. Pelayanan publik yang buruk harus segera berubah. Semua tuntutan itu sah.
Tetapi ada satu jenis kerusakan yang luput dari perhatian: kerusakan mentalitas. Kita sering menuntut pemerintah memperbaiki jalan yang rusak, tetapi jarang bertanya: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas yang ikut merusaknya? Dan justru kerusakan inilah yang mungkin paling sulit diperbaiki.
Kerusakan fisik bisa diukur. Jalan berlubang dapat dihitung. Jembatan yang rusak dapat dilihat. Gedung yang terbengkalai dapat didata. Tetapi bagaimana mengukur mentalitas yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan ketidakdisiplinan? Bagaimana menghitung dampak budaya permisif terhadap penyimpangan? Bagaimana memperbaiki kebiasaan masyarakat yang sudah terlalu lama merasa bahwa aturan dapat di negosiasikan? Pelayanan harus “dipercepat” dengan cara tertentu, jabatan adalah sumber keuntungan, dan keberhasilan selalu diukur dari apa yang bisa diperoleh secara instan?
Kerusakan semacam itu tidak tampak di permukaan. Namun dampaknya jauh lebih panjang. Sebuah daerah atau negara tidak hanya bisa mengalami kerusakan pada jalan, gedung, hutan, anggaran atau sistem birokrasi. Ia juga dapat mengalami erosi karakter sosial: ketika kejujuran dianggap naif, disiplin dianggap merepotkan, prestasi kalah oleh kedekatan, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan kelompok atau pribadi. Inilah warisan yang jauh lebih sulit dibenahi.
Karena memperbaiki bangunan membutuhkan semen, pasir, kerikil, kayu, dan anggaran. Memperbaiki jalan membutuhkan alat, bahan, dan pekerjaan konstruksi. Tetapi memperbaiki mentalitas membutuhkan waktu, keteladanan, konsentrasi, pendidikan, penegakan aturan dan yang paling penting: keberanian untuk memutus kebiasaan lama. Tidak membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar.
Maka menjadi tidak adil jika pemerintahan baru dituntut menyelesaikan seluruh warisan kerusakan dalam hitungan dua tahun. Tetapi menjadi tidak adil lagi jika pemerintah menggunakan “warisan masa lalu” untuk menghindari tanggung jawab hari ini. Di sinilah letak persoalannya.
Warisan masa lalu boleh menjadi penjelasan, tetapi tidak boleh menjadi pembenaran. Pemerintah hari ini memang tidak menciptakan seluruh masalah yang dihadapinya. Namun sejak menerima mandat, pemerintah mengambil tanggung jawab untuk menguranginya.
Publik tidak membutuhkan alasan yang panjang. Publik membutuhkan arah yang jelas. Apa yang sedang diperbaiki? Apa yang sengaja dihentikan? Apa yang dibangun kembali? Dan yang paling penting: apakah pemerintah sendiri memberikan contoh bahwa mentalitas lama memang sedang ditinggalkan? Sebab perubahan mentalitas tidak mungkin lahir dari pidato.
Ia lahir dari teladan. Sulit meminta masyarakat disiplin jika aturan dapat dilonggarkan untuk orang tertentu. Sulit meminta masyarakat jujur jika perilaku tidak jujur dibiarkan ketika dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Sulit mengajak masyarakat menghormati hukum jika hukum terasa berbeda ketika berhadapan dengan kelompok yang berbeda.
Reformasi mentalitas selalu dimulai dari atas, tetapi hasilnya baru dirasakan ketika menjadi kebiasaan bersama. Karena itu, dua tahun seharusnya tidak hanya dipakai untuk membangun apa yang terlihat, tetapi juga digunakan untuk membongkar apa yang selama ini tidak terlihat. Membangun jalan, tetapi sekaligus membangun budaya merawat jalan. Membangun fasilitas publik, tetapi sekaligus membangun kesadaran bahwa fasilitas itu milik bersama. Membangun birokrasi, tetapi sekaligus membongkar mentalitas “asal Bapak senang”. Mendorong ekonomi, tetapi sekaligus membangun etos kerja dan kemandirian.
Membuat aturan, tetapi sekaligus memastikan aturan tidak hanya tajam kepada mereka yang lemah. Sebab pembangunan yang hanya memperbaiki benda, tetapi membiarkan mentalitas lama tetap hidup, pada akhirnya hanya akan mengulang kerusakan dengan bentuk yang berbeda.
Kita boleh mengganti jalan, tetapi jika mentalitas yang merusaknya tidak berubah, jalan itu akan kembali rusak. Kita boleh memperbaiki birokrasi, tapi jika budaya transaksionalnya tidak disentuh, birokrasi akan menemukan cara baru untuk kembali menjadi rumit. Kita boleh membangun institusi, tetapi jika integritas orang-orang di dalamnya tidak diperkuat, institusi hanya akan menjadi bangunan dengan wajah baru dan kebiasaan lama.
Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semestinya hanya dilihat dari berapa banyak proyek yang selesai selama dua tahun. Kita juga perlu bertanya: apakah prilaku mulai berubah? Apakah pelayanan lebih beradab? Apakah aparatur semakin bertanggung jawab? Apakah masyarakat semakin percaya bahwa bekerja dengan benar masih memiliki tempat? Apakah anak-anak muda melihat masa depan melalui kompetisi dan kerja keras, bukan semata melalui koneksi? Apakah orang mulai percaya bahwa aturan memang berlaku untuk semua?
Perubahan seperti itu memang tidak selalu bisa difoto. Tetapi justru itu perubahan yang menentukan masa depan. Kita harus berhati-hati terhadap budaya politik yang menuntut hasil seketika. Demokrasi membutuhkan kontrol publik, tetapi pemerintah juga membutuhkan waktu untuk membangun sistem. Kritik diperlukan, tetapi kritik yang hanya menuntut hasil tanpa memahami akar masalah dapat membuat kebijakan sekedar proyek jangka pendek.
Sebaliknya, pemerintah harus berhati-hati terhadap godaan meminta waktu tanpa menunjukkan kemajuan. Dua tahun bukan waktu yang cukup untuk menghapus kerusakan puluhan tahun. Tetapi dua tahun cukup untuk membuktikan apakah arah perubahan itu benar-benar ada. Publik tidak sedang meminta keajaiban.
Publik hanya ingin melihat bahwa sesuatu bergerak. Bahwa ada kebiasaan lama yang dihentikan. Ada sistem yang diperbaiki. Ada ketidakberesan yang ditertibkan. Ada mentalitas yang mulai dilawan. Dan ada keberanian untuk mengatakan bahwa tidak semua warisan masa lalu layak dipertahankan. Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan apakah sebuah pemerintahan mampu memperbaiki seluruh kerusakan dalam dua tahun.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah setelah dua tahun kita menjadi lebih dekat kepada masyarakat yang ingin kita bangun, atau hanya menjadi lebih pandai menjelaskan mengapa perubahan belum terjadi?
Sebab membangun kembali sebuah bangsa atau daerah bukan hanya soal memperbaiki apa yang rusak di luar diri kita. Ada pekerjaan yang lebih sunyi dan lebih berat: memperbaiki apa yang telah rusak di dalam diri kita sebagai masyarakat. Dan untuk pekerjaan sebesar itu, mungkin dua tahun terlalu singkat. Tetapi untuk mulai berubah, dua tahun lebih dari cukup.**
