Oleh: Hendri Chaniago.
Per 1 Juli kemarin, ketok palu. Sah. Indonesia resmi masuk era mandatori biodiesel 50 persen. Keren. Jelas keren. Gagah sekali di mata dunia. Kita tidak lagi mendiktekan nasib energi kita pada solar impor.
Para ekonom langsung tepuk tangan. Angkat jempol. Ini langkah strategis, kata mereka. Devisa negara yang selama ini bocor untuk beli solar bisa disumbat. Rupiah bisa lebih perkasa. Itu teori indahnya. Di atas kertas, semua tampak manis. Semanis janji masa kampanye.
Tapi, tunggu dulu. Jangan buru-buru pesta pora. Ada suara jernih dari Yogyakarta. Suara dari kampus UGM. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi yang kita kenal kritis itu, mendadak meniup peluit tanda bahaya. Dia mengingatkan kita semua: di balik madu B50, ada racun yang mengintai. Ada risiko sistemik yang kalau abai dimitigasi, bisa bikin kita semua meriang.
Fahmy melihat ada paradoks. Kita stop impor solar, oke. Tapi untuk mengolah minyak sawit menjadi biodiesel berkualitas, kita butuh campuran lain. Ujung-ujungnya, kebutuhan impor minyak mentah (crude oil) malah bisa melonjak. Lah, sami mawon. Keluar lubang jarum, masuk lubang paku. Penghematan devisa yang digembar-gemborkan itu bisa-bisa tergerus habis.
Belum lagi soal urusan isi dompet negara. Bahan baku utama B50 itu CPO. Minyak sawit mentah. Sifat harganya liar. Fluktuatif sekali di pasar global. Kadang di bawah, kadang melonjak ke langit.
“Pada saat harga CPO tinggi akan mendongkrak harga keekonomian B50 sehingga pemerintah harus merogoh APBN untuk menaikkan subsidi B50,” kata Fahmy.
Artinya, kalau harga sawit dunia meroket, biaya produksi B50 ikut melejit. APBN kita yang sudah kurus itu harus siap-siap diperas lagi untuk tombok subsidi. Uang rakyat lagi yang diputar-putar.
Sakit kepala belum selesai di situ. Ada urusan perut yang jauh lebih sensitif. Urusan dapur emak-emak. Fahmy mengingatkan sebuah hukum alam bisnis kelapa sawit: rebutan jatah. CPO itu diperebutkan oleh tiga kepentingan raksasa. Sektor energi untuk biodiesel, sektor pangan untuk minyak goreng, dan pasar global untuk ekspor mencari cuan dolar.
Ingat krisis minyak goreng beberapa tahun lalu. Waktu itu tangki-tangki dalam negeri kosong karena produsen lebih tergiur mengekspor CPO-nya ke luar negeri. Keuntungannya berlipat gila-gilaan. Rakyat di bawah harus antre berjam-jam demi satu liter minyak goreng. Tragis di negeri yang katanya rajanya sawit dunia.
Nah, dengan adanya mandatori B50, sawit yang tersedot untuk energi bakal makin rakus. “Pemerintah harus mitigasi adanya tambahan permintaan CPO untuk energi, yang berpotensi krisis minyak goreng mendatang lebih besar dibanding krisis sebelumnya,” begitu wanti-wanti Fahmy. Kalimatnya tegas. Ini bukan sekadar menakut-nakuti, ini peringatan dari sejarah yang rawan berulang.
Lalu, soal solusi menaikkan produksi sawit lewat cara buka lahan baru. Di sinilah ego keserakahan manusia diuji. Fahmy mengetuk nurani kita semua. Jangan sampai ambisi energi hijau ini malah membabat hutan perawan di Papua. Jangan atas nama “hijau” di hilir, kita menghitamkan hulu dengan deforestasi masif.
Kita sudah sering dikasih pelajaran oleh alam. Di Sumatra, banjir bandang datang silih berganti akibat konversi lahan yang serakah. Kita tentu tidak ingin mengulangi kebodohan yang sama di bumi Cendrawasih.
B50 ini niatnya mulia. Mengatasi krisis energi. Tapi jangan sampai jalan menuju kemandirian energi itu justru mengorbankan isi piring rakyat dan kelestarian bumi. Kebijakan itu harus punya jiwa, bukan sekadar hitung-hitungan angka di meja birokrat.
Kita butuh solar, tapi kita juga butuh makan dan butuh oksigen. Sederhana sekali. (*)
