Oleh: Hendri Chaniago.
Kamis siang kemarin (25/6/2026), kawasan industri Pulogadung panasnya bukan main. Tapi, yang bikin gerah pengurus sebuah pabrik baja asal Tiongkok di sana bukan cuma matahari Jakarta.
Ini soal tamu yang datang. Mendadak pula.
Tamu itu namanya Purbaya Yudhi Sadewa. Jabatannya adalah Menteri Keuangan. Kalau bos uang negara sudah turun sendiri ke lapangan, bawa map dan catatan, urusannya pasti serius. Bukan kaleng-kaleng.
Sidak. Istilah kerennya inspeksi mendadak. Sebenarnya, ada hal mendasar yang dicari Pak Menteri.
Sederhana saja: keadilan. Bahasa kerennya, level playing field. Lapangan permainan yang rata. Jangan sampai ada yang main curang di tanah air kita.
Begini ceritanya. Pemerintah itu punya data. Namanya juga zaman digital, semua aktivitas bisnis pasti meninggalkan jejak.
Nah, dari data yang masuk ke meja kementerian, ada yang terasa ganjil. Pabrik bajanya raksasa. Asapnya mengepul tiap hari. Truk keluar masuk mengangkut hasil produksi.
Tapi, pas giliran lihat laporan pajaknya, ternyata tipis. Tidak sebanding dengan kesibukannya. Ibarat orang makan restoran porsi jumbo, tapi pas bayar cuma seharga mi instan di warkop. Sungguh aneh.
“Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai aturan,” kata Purbaya.
Bahasanya tenang. Tidak meledak-ledak. Beliau buru-buru menambahkan, biar tidak ada salah paham, bahwa tujuan kedatangannya bukan untuk mematikan usaha atau mempersulit investasi.
Nah, ini penting. Pemerintah tidak sedang alergi modal asing. Kita butuh mereka. Tapi, ya harus tahu diri. Di mana bumi dipijak, di situ pajak dibayar. Itu baru adil.
Saat sidak, suasananya kabarnya tidak tegang-tegang amat. Tidak ada gebrak meja. Menteri Purbaya cuma minta satu hal, yaitu tolong buka dokumennya agar bisa dilihat bareng-bareng secara berbasis fakta, tanpa ada yang disembunyikan.
“Ini masih tahap klarifikasi. Belum ada kesimpulan pelanggaran,” tegas Purbaya.
Sebuah langkah yang bijak. Tidak langsung pasang vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap nomor satu.
Lalu, pihak manajemen pabrik juga mengambil sikap yang tepat. Mereka tidak pasang badan atau defensif, melainkan langsung menyatakan bahwa mereka sudah patuh aturan dan siap bekerja sama.
Baguslah. Kalau kooperatif, urusan jadi cepat.
Purbaya pun langsung menyenggol anak buahnya di otoritas perpajakan agar cepat memeriksa dokumen tersebut demi kepastian yang segera.
Menariknya, pabrik baja ini cuma awal. Ini semacam sinyal peringatan. Setelah Pulogadung, radar pemerintah sudah mengarah ke perusahaan-perusahaan lain di berbagai sektor.
Intinya sama, yaitu perusahaan yang datanya mencurigakan harus siap-siap diketuk pintunya.
Logikanya begini. Kalau semua perusahaan bayar pajak dengan jujur, industri kita sehat. Pengusaha lokal tidak mati kutu bersaing dengan asing. Investasi pun berkah.
“Setiap perusahaan harus punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkas Purbaya.
Sore itu, sidak selesai. Pak Menteri pulang bawa komitmen, pihak pabrik mulai sibuk bongkar lemari arsip.
Pesan moralnya jelas bahwa berbisnis di Indonesia itu boleh banget dan silakan cari untung yang banyak. Tapi ingat, jangan lupa bagi hasilnya lewat pajak.
Sebab, kalau main petak umpet dengan negara, sepintar-pintarnya sembunyi, data pasti akan bberbicara Keadaan lapangan memang selalu menunjukkan siapa yang benar-benar patuh. (***)
