Oleh: Hendri Chaniago.
Selasa: 21:07:2026.
Posisi menentukan prestasi. Itu rumus lama. Di panggung politik, rumus resminya berubah: posisi menentukan spekulasi.
Lihat saja foto yang sedang riuh diperbincangkan itu. Mari seruput dulu kopinya.
Di sebelah kiri: Airlangga Hartarto. Sebelah kanan: Gibran Rakabuming Raka. Di depan Airlangga tertulis “Menko Ekon”. Di depan Gibran: “Wakil Presiden RI”.
Mereka duduk sejajar. Satu meja. Sama-sama menghadap laptop, sama-sama pegang pulpen, sama-sama berbaju putih bersih. Tidak ada meja utama yang memisahkan takhta di sudut itu.
Publik pun riuh. Jempol netizen bergerak jauh lebih cepat dari akal sehat. Banyak yang heran melihat Wapres duduk sejajar Menko tanpa kehadiran Presiden persis di sampingnya, seperti tata letak yang selama ini biasa terlihat.
Sebagian menduga ada keretakan. Sebagian lagi mengira pecah kongsi. Ada juga yang menganggap ini murni urusan salah pasang kursi.
Politik kita memang ajaib. Urusan tata letak kayu dan busa saja sanggup mengaduk-aduk emosi. Di meja warung kopi, bahasan seperti ini sanggup menghabiskan dua cangkir kopi hitam plus tiga pisang goreng hangat.
Di panggung politik, jarak kursi kerap dibaca sebagai jarak hati. Bukan berarti hubungan di puncak sedang mendingin, tapi situasi ini jelas membawa rasa “dingin-dingin empuk”.
Mari kita bedah pelan-pelan pakai kacamata jernih. Tanpa perlu kacamata hitam di dalam ruangan.
Pertama, kacamata protokol. Ini versi orang-orang berbaju rapi di Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan cepat memberi penjelasan. Tidak ada spekulasi politik di sana. Tidak ada pergeseran kekuasaan. Semua murni urusan teknis tata ruang karena format rapatnya adalah evaluasi, di mana seluruh peserta wajib menghadap ke layar utama dan ke arah Presiden.
Pengamat kawakan seperti Muhammad Qodari menyampaikan pandangan serupa. Hal seperti ini tak perlu didramatisasi. Kadang tata letak hanya menyesuaikan posisi teleprompter atau mengejar sudut kamera yang pas. Birokrasi itu sebenarnya simpel, yang membuatnya rumit kerap kali persepsi penontonnya.
Namun urusan politik tak pernah sesederhana itu. Di republik ini, visual adalah bahasa paling jujur. Tak ada hal yang benar-benar kebetulan di depan kamera Istana. Latar belakang dirancang, tata cahaya diatur, dan penempatan kursi diperhitungkan dengan cermat.
Di sanalah kacamata kedua bekerja: bahasa simbol politik.
Pada awal masa jabatan, panggung memang perlu menampilkan kemesraan. Presiden dan Wapres duduk berdampingan dengan rapat sebagai simbol konsolidasi. Pesannya tegas bahwa mereka adalah satu paket dari dua kekuatan besar yang menyatu.
Seiring roda pemerintahan berputar, narasi mulai bergeser ke arah kerja realistis. Hal yang paling menonjol kini adalah penegasan garis komando.
Prabowo memperlihatkan secara gamblang siapa pemegang kemudi tunggal. Konsepnya single commander. Tidak boleh ada kesan matahari kembar. Presiden berdiri di puncak komando, sementara Wapres dan jajaran Menko berada di barisan eksekutor lapangan.
Duduk di jajaran Menko menjadi sinyal halus untuk fokus bekerja, turun ke bawah mengurus rakyat, dan menyisihkan wacana yang tidak perlu di atas panggung.
Ini bukan tanda-tanda keretakan atau pecah kongsi. Kapal baru saja berlayar dan ombak sedang tinggi. Tidak mungkin juru mudi dan mualim saling melempar ke laut, sebab mereka saling membutuhkan demi menjaga stabilitas perahu besar ini.
Hanya saja, garis batas peran kini digambar jauh lebih tebal. Jelas mana garis komando, jelas pula mana garis eksekusi.
Bagi rakyat biasa, soal posisi duduk sejatinya bukan hal utama. Mau duduk di samping Presiden, di sebelah Menko, atau lesehan di karpet sekalian, tidak jadi soal.
Hal terpenting adalah harga beras tetap stabil, tarif listrik tidak naik, dan jalan berlubang di daerah segera ditambal. Itulah inti yang sebenarnya diinginkan semua orang.
Kopi di cangkir sudah mulai dingin. Waktunya diseruput kembali. (***)
