Oleh: Hendri Chaniago
Minggu: 30:08:2026
Zaman sedang pusing. Orang-orangnya apalagi.
Lihat saja di warung kopi. Dari pagi sampai malam, bicaranya politis betul. Soal proyek, soal pilkada, soal siapa sikut siapa. Ujung-ujungnya tengkar. Kopi dingin, hati panas. Urusan tak ada yang selesai.
Di tengah riuh rendah itulah, sebagian para datuk di Kuantan Singingi berbisik. Agak lirih, tapi meresap ke dada. Mereka mengusulkan untuk memperkuat kembali struktur adat di nagori. Kembali ke pangkal jalan.
Sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalimat itu sederhana. Tapi menyengat.
Kembali ke pangkal jalan bermakna jelas. Kalau sudah merasa sesat di ujung jalan, jangan nekat menerobos semak belukar. Putar balik. Cari tonggak awal.
Padahal kalau mau menengok ke belakang, ada masa di mana adat dan pemangku adat di Kuantan Singingi benar-benar hidup dan bernapas di tengah masyarakat. Bukan sekadar lambang di papan nama atau baju kebesaran saat pesta.
Dulu, datuk dan ninik mamak adalah tempat berteduh saat warga kepanasan dan tempat berlindung saat kemalangan. Falsafahnya jelas: dianjung tinggi, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berteduh.
Jika ada sengketa tanah ulayat, batas parit, hingga perselisihan antar suku, tak ada yang buru-buru lari ke kantor polisi atau sewa pengacara. Cukup dibawa ke balai adat.
Di sana, para datuk duduk bersila. Bermusyawarah. Keputusannya adil, dihormati dari anak bayi sampai orang tua. Tak ada yang merasa dimanipulasi, sebab keputusan diambil atas dasar hukum patut dan kesepakatan bersama, bukan atas perintah pemegang uang. Kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan.
Fungsi adat dulu juga menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sosial. Adat diisi, lembaga dituang. Saat hendak membuka hutan, menanam padi, atau menebang kayu untuk membuat Jalur, ada tata cara adat yang harus dilalui. Mana wilayah yang boleh digarap, mana ulayat yang wajib dijaga.
Adat menjadi benteng alami yang menahan keserakahan manusia.
Saat Pacu Jalur dirancang, dari penebangan kayu di hutan hingga jalur meluncur ke sungai, sentuhan pemangku adat hadir menjaga ritme dan marwah. Anak kemanakan patuh bukan karena takut diancam, melainkan karena rasa hormat yang mendalam kepada institusi adat yang bersih dan tidak bisa dibeli.
Hari ini kita sering terlalu gagah. Semua urusan mau diselesaikan lewat meja hukum formal atau obrolan politik kekuasaan. Ada gesekan sikit, lapor. Ada perselisihan norma, viral di medsos. Hasilnya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Silaturahmi putus, nagori makin sepi dari rasa persaudaraan.
Kenyataan di lapangan hari ini ternyata jauh lebih rumit dan bikin kita mengurut dada. Kehadiran berbagai wadah adat di daerah yang sejatinya digadang-gadang jadi peneduh dan pemersatu masyarakat, belakangan justru tak luput dari riak-riak kubu dan friksi internal. Perpecahan itu membuat rumah pembawa damai ikut terbelah.
Bahkan ketika lahir kelembagaan adat baru seperti Lembaga Adat Nagori (LAN) di tingkat lokal yang awalnya dimaksudkan sebagai wadah penyatu, cerita di balik perjalanannya tetap memicu dinamika.
Mantan pengurus dan sejumlah tetua adat kerap menyuarakan keprihatinan mereka. Ada kekhawatiran nyata di akar rumput bahwa lembaga adat rentan terseret dalam pusaran loyalitas politik praktis.
Sistemnya rentan berjalan sangat kaku. Jika ada datuk atau ninik mamak yang berbeda pandangan politik atau kritis terhadap kebijakan penguasa daerah, mereka rentan tersisih dari kepengurusan, bahkan posisinya digantikan.
Ini riskan sekali. Gelar dan wewenang adat yang sakral seolah bisa bergeser hanya karena dinamika arah angin politik daerah, termasuk urusan administratif dan penyaluran insentif.
Di sinilah letak ironi terbesar itu.
Di dalam tatanan tradisi, gelar datuk dan pemangku adat lahir dari garis nasab, pakaikan adat, dan persetujuan bulat anak kemanakan di dalam suku. Pepatah adat menegaskan: Gelar melekat di badan, titik dari nasab, tumbuh dari soko. Kedudukannya sakral. Melekat pada diri dan marwah seseorang, bukan jabatan struktural yang bisa dipasang-lepas sewaktu-waktu.
Namun ketika adat ditarik terlalu dekat ke dalam pusaran kekuasaan, fungsi pemangku adat mendadak bergeser layaknya jabatan birokrasi. Rentan diganti kalau tak searah dengan kebijakan kekuasaan. Adat tak lagi murni berdiri di atas marwah, melainkan berisiko tersandera alokasi anggaran dan lembar SK pejabat.
Bagai taji dibalut sutra, dari luar kelihatan halus dan bernilai adat, tapi di dalamnya tajam melukai tatanan itu sendiri.
Kalau juru kuncinya tersandera oleh politik insentif, gagasan kembali ke pangkal jalan akan selalu menemui jalan buntu. Datuk tak akan pernah bisa memutus nan tumpul, memotong nan tajam jika ‘parang adat’-nya dipegang oleh arus kekuasaan.
Wajah adat masa lalu yang teduh kini bergeser, rawan dijadikan sekadar alat kelengkapan kekuasaan.
Pacu Jalur hari ini pun berisiko kehilangan ruhnya. Orang luar cuma melihat kayuhan dayung dan sorak-sorai di tepi sungai. Meriah. Keren. Tapi kita yang paham tahu persis bahwa Pacu Jalur bukan cuma soal siapa paling cepat sampai garis finish.
Itu soal marwah nagori. Soal gotong royong mendayung dalam satu irama. Serentak kayuh, bersama melangkah. Jika tatanan adat di nagori rapuh dan dijadikan komoditas politik, kayu Jalur cuma tinggal benda mati yang kehilangan jiwanya.
Kembali ke pangkal jalan bukan berarti kita harus memakai baju kurung setiap hari lalu menolak kemajuan teknologi. Itu romantisme picisan.
Maksud yang sebenarnya adalah mengembalikan fungsi adat seperti zaman dulu: sebagai kompas moral dan benteng etika yang berdiri independen.
Pepatah lama mengingatkan: Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
Modernisasi boleh masuk, bahkan wajib—tetapi tatanan etika jangan sampai roboh.
Syaratnya cuma satu: adat dan para datuk jangan cuma dijadikan pajangan seremonial saat pejabat datang potong pita atau sekadar stempel pembenar kebijakan daerah.
Nagori butuh sinergi yang nyata. Istilah populernya tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Pemerintah, pemangku adat, dan cerdik pandai harus duduk bersama. Minum kopi bareng tanpa ada yang merasa lebih dominan atau saling mengendalikan.
Dunia boleh makin cepat dan canggih. Teknologi boleh makin pintar. Namun rasa memiliki nagori, rasa hormat pada tetua, dan hangatnya musyawarah di balai adat tak akan pernah bisa diunduh lewat aplikasi.
Kopi di gelas sudah habis. Obrolan sudah sangat jauh. Sudah saatnya semua pihak menepi sejenak dari syahwat kekuasaan, mendengarkan kembali suara jernih dari akar rumput, dan benar-benar melangkah balik menuju pangkal jalan. (***)
