Oleh: Hendri Chaniago.
Rabu: 22:09:2026.
Dipecat itu sakit. Apalagi saat lagi semangat-semangatnya kerja. Tapi lihat Purbaya Yudhi Sadewa. Dia dicopot dari kursi Menteri Keuangan, eh, bukannya merana, dukungannya malah melimpah ruah. Publik malah makin sayang.
Bukan hal yang aneh. Di negeri yang pejabatnya biasa bicara pakai bahasa tinggi-tinggi, Purbaya itu bak angin segar. Ngomongnya ceplos-ceplos. Kasual. Ada humornya. Nggak pakai jidat berkerut. Orang pasar sampai tukang parkir paham apa yang dia omongkan. Terasa dekat. Kayak tetangga sebelah rumah yang kebetulan dapat jabatan tinggi.
Lalu, dor! Kabar pencopotan itu datang.
Reaksinya yang bikin netizen geleng-geleng kepala sekaligus angkat topi. Dia tidak marah. Tidak ada konferensi pers sambil mewek atau menunjuk hidung siapa-siapa. Dia malah bercanda. Bilang mau pergi mancing sambil melamun. Anaknya juga ikutan bikin unggahan santai di medsos. Classy. Anggun. Digampar pakai keputusan politik, dibalas pakai senyuman.
Masyarakat Indonesia paling lemah sama yang begini, sosok underdog. Pejabat yang terkesan “dibuang” justru saat lagi giat-giatnya benah-benah.
Sontak saja, algoritma medsos meledak. TikTok, Instagram, X, semuanya penuh potongan video Purbaya. Meme bertebaran. Re-post di mana-mana. Bikin haru, tapi juga bikin tersenyum.
Tapi dasar netizen, jempolnya nggak bisa diam. Detektif media sosial langsung bergerak. Tebak-tebakan dimulai soal siapa yang tega menyingkirkan Purbaya.
Ada yang menunjuk internal Kemenkeu. Maklum, Purbaya sempat blak-blakan bilang, pencopotannya ada hubungannya dengan perombakan pejabat yang baru saja dia lakukan. Netizen menduga ada pemain lama yang kepanasan. Sikut-sikutan di lorong-lorong kementerian.
Ada juga yang menuding elite politik. Gaya Purbaya yang kelewat independen dan lurus dianggap mengganggu lalu lintas kepentingan. Belum lagi spekulasi soal beda pandangan soal anggaran atau urusan lembaga macam Danantara. Atau sekadar urusan gaya komunikasi yang dianggap terlalu liar untuk standar istana.
Namun, kalau melihatnya dari balik kaca mata para pengamat ekonomi dan politik, gambaran di balik layar terasa lebih kompleks.
Mulyanto, Dosen FEB Universitas Sebelas Maret / ISEI Surakarta menilai ada tiga hal krusial: tidak selarasnya arah kebijakan moneter dan fiskal dengan Bank Indonesia, friksi kewenangan pengelolaan dividen dengan lembaga investasi Danantara, serta gejolak akibat restrukturisasi pejabat besar-besaran di internal Kemenkeu.
Pengamat Politik Arifki Chaniago menyoroti sisi teknokratis sekaligus politiknya. Kebijakan fiskal seperti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan komentar yang terlalu vokal di ruang publik dinilai bisa mengganggu stabilitas politik serta kenyamanan pasar. Figur seperti Purbaya sebenarnya lebih cocok ditempatkan pada lembaga pembongkar masalah seperti KPK atau Bea Cukai.
Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani melihat ini sebagai sinyal tegas dari kepemimpinan Presiden: pujian publik bukan jaminan posisi aman. Para menteri jangan terlena oleh apresiasi, sebab kalkulasi perombakan kabinet bisa bergeser cepat.
Sementara Arya Fernandes, Pengamat Politik CSIS menambahkan bahwa ketiadaan pola dan alasan transparan soal timing reshuffle kerap membuat menteri rentan. Apalagi untuk figur yang tidak memegang basis dukungan partai politik yang solid.
Pengamat boleh saja sibuk menguliti urusan teknokratis, tata kelola, atau koordinasi makro. Tapi buat orang biasa di warung kopi, ceritanya sederhana saja: Ada orang baik, kerjanya berani, ngomongnya jujur, tapi malah disingkirkan.
Purbaya sendiri santai saja. Dia tegaskan, itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Titik. No drama.
Mungkin Purbaya sudah tidak punya kantor di Lapangan Banteng. Tapi dia punya hal yang jauh lebih sulit didapat pejabat mana pun, yaitu hati masyarakat. Dan di zaman sekarang, itu jauh lebih sakti daripada sekadar stempel menteri. (***)
