Ditulis Oleh: Hendri Chaniago.
Sabtu: 11/7/2026.
Presiden Prabowo Subianto sudah gemas. Beliau minta UU Perampasan Aset segera diketok. Jangan ditunda lagi.
“Kita tidak boleh main-main lagi. Rakyat sudah bosan melihat koruptor merajalela. Saya minta UU Perampasan Aset ini segera diselesaikan. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir orang yang ingin mengamankan harta jarahannya!” Begitu ketegasan sikap yang keluar dari lisan sang presiden.
Tapi lihatlah Senayan. DPR malah mbahlelo. Ogah-ogahan. Pura-pura sibuk ikat tali sepatu saat presidennya sudah mau lari kencang.
Banyak orang bingung melihat kelakuan di Senayan. Kita perlu membedah isi kepala mereka untuk tahu apa yang sebenarnya mereka mau.
Mari kita mengobrol santai. Sambil seruput kopi hitam. Tanpa gula, biar pahitnya pas dengan kelakuan politik kita hari ini.
Sebenarnya alasannya sangat jelas: ketakutan. RUU Perampasan Aset itu punya satu taji yang paling mengerikan. Namanya pembuktian terbalik. Mekanisme illicit enrichment.
Harta Anda melonjak tidak wajar, Anda wajib membuktikan dari mana asalnya. Jika tidak bisa, negara berhak langsung menyita. Beres. Tanpa perlu tunggu Anda divonis penjara dulu.
Bagi politisi, aturan ini horor. Ini bukan lagi regulasi hukum biasa. Ini sama saja dengan disuruh bikin tali gantungan untuk leher sendiri. Tentu tidak ada yang mau. Mereka pasti emoh.
Maka keluarlah alasan-alasan mulia. Hak asasi manusia tamengnya. Takut jadi alat politik penguasa dalihnya. Takut salah administrasi pembenarannya. Pokoknya, seribu satu alasan dicari agar draf itu tetap rapi di dalam laci. Biarkan saja berdebu.
Sementara itu, tiap hari kita disuguhi tontonan gratis. Di televisi, di media sosial, berita korupsi antre seperti barisan sembako murahan. Dari pusat sampai ke desa. Marak sekali. Gila-gilaan. Rakyat menonton sambil mengelus dada. Sudah terlanjur capek.
Sebab, kita semua tahu rahasia umum ini. Koruptor di Indonesia itu tidak pernah takut penjara. Penjara kita kadang terlalu ramah untuk yang berduit. Ada remisi, ada fasilitas nyaman, bahkan ada yang bisa keluar masuk jalan-jalan.
Koruptor itu cuma takut satu hal: miskin. Nah, UU Perampasan Aset ini adalah obat pemiskinan paling mujarab. Sialnya, apoteker di Senayan sengaja menyembunyikan obatnya.
Masalah utamanya ada pada biaya politik kita yang terlampau mahal. Mau duduk jadi anggota dewan butuh modal miliaran. Begitu menjabat, fokus sebagian oknum berubah menjadi urusan balik modal.
RUU ini jelas mengancam pasokan logistik masa depan mereka.
Kita semua tinggal menunggu ujung dari drama melelahkan ini. DPR itu pragmatis. Mereka adalah pembaca arah angin yang ulung. Mereka tidak akan bergerak hanya karena imbauan moral atau petisi dari masyarakat.
Mereka baru akan ketok palu kalau ada dua hal terjadi. Pertama, perintah langsung tanpa kompromi dari ketua umum partai mereka. Kedua, kalau rakyat sudah betul-betul marah di depan gerbang.
Selama itu belum terjadi, kita akan terus berada di situasi begini. Menonton komedi putar yang menjemukan.
Presidennya sudah teriak potong generasi koruptor, DPR-nya masih sibuk cari alasan. Panggung politik kita memang lucu. Tapi lucunya bikin kita ingin menangis.
Mari kita habiskan kopinya. Mumpung belum sedingin sikap anggota dewan kita. (***)
