Oleh; Hendri Chaniago.
Jumat: 31:07:2026.
Dahulu, jadi Kepala Desa itu gagah.
Duit turun miliaran. Tiap tahun ada saja yang dibongkar. Hari ini ngaspal jalan, besok bikin drainase, lusa bangun gedung serbaguna. Kades datang ke warung kopi, dadanya busung. Warga senyum-senyum.
Sekarang, pemandangan itu hilang.
Kades datang ke warung kopi, seruput kopi hitamnya pelan-pelan. Mukanya ditekuk. Matanya celingukan. Kalau ada warga mendekat, Kades langsung pura-pura terima telepon.
Pusing.
Bukan sekadar pusing biasa, tapi pusing tujuh keliling. Penyebabnya satu: Dana Desa dipangkas habis-habisan.
Secara nasional, anggarannya disunat lebih dari 10 triliun rupiah. Dulu rata-rata desa bisa mengantongi Rp 1 miliar sampai Rp 1,2 miliar. Sekarang? Yang benar-benar masuk ke kas desa untuk diolah sendiri paling tersisa Rp 200 juta sampai Rp 300 jutaan saja.
Turunnya drastis. Hampir 70 persen “kebebasan” anggaran desa hilang begitu saja.
Kenapa bisa begitu?
Pemerintah pusat punya hajatan baru. Sebagian besar kue Dana Desa—sekitar Rp 40 triliun—langsung dikunci dari atas. Dialihkan untuk program khusus seperti Koperasi Desa Merah Putih.
Belum lagi dipotong belanja wajib untuk operasional desa, Bantuan Langsung Tunai, dan ketahanan pangan. Begitu dihitung-hitung untuk pembangunan fisik, sisanya tinggal recehan.
Tapi orang-orang di pos ronda jelas tidak mau tahu urusan angka APBN itu.
Warga cuma tahu satu hal. Kades punya anggaran. Kalau jalan depan rumah masih berlubang dan becek pas hujan, berarti Kadesnya yang tidak becus. Atau—ini yang lebih jahat—dikira duitnya dimakan sendiri.
Padahal duitnya memang tidak ada.
Niat hati mau bangun jalan usaha tani, duit sisa cuma cukup buat beli pasir dua truk sama konsumsi yang kerja. Mau nolak usulan warga di Musrenbang, siap-siap saja dicandai pas yasinan.
Dilema berat. Dulu janji kampanye begitu manis. Janji bangun ini, janji perbaiki itu. Sekarang jangankan bangun jembatan, mau beli semen saja Kades harus putar otak sampai rambutnya makin tipis.
Tapi ya, di situlah ujiannya.
Masa-masa “banjir duit” sudah lewat. Kades zaman sekarang tidak bisa lagi cuma jadi kasir yang membagikan uang proyek. Kades hari ini dituntut jadi pesulap.
Jalan keluar terbesarnya adalah kejujuran. Buka-bukaan saja di balai desa. Panggil ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat. Sampaikan apa adanya kalau duit desa cuma tersisa segini karena aturan pusat. Kalau mau jalanan mulus, mari angkat cangkul dan gotong royong lagi.
Rupanya kuncinya balik ke tradisi lama. Dulu semua-semua diuangkan. Sekarang, rasa memiliki yang harus dihidupkan lagi. BUMDes yang selama ini cuma papan nama juga harus dipaksa jalan biar menghasilkan uang sendiri.
Pemangkasan Dana Desa ini memang bikin pusing. Tapi di sisi lain, ini seleksi alam.
Dari sini kelihatan, mana Kades yang benar-benar punya otak dan jiwa memimpin, dan mana Kades yang cuma jago menghabiskan anggaran.
Kalau besok pagi ketemu Kades di warung kopi, jangan langsung ditagih perbaikan jalan. Belikan saja dia kopi dan pisang goreng dulu. Kasihan. Kepalanya sedang penuh hitung-hitungan yang tak pernah usai. (***)
