Oleh: Hendri Chaniago
Ekonomi kita tumbuh lima persen. Keren. Angka yang bikin banyak negara meriang karena iri. Namun, ada yang mengganjal ketika angka kemiskinan justru ikut-ikutan naik. Ini urusan perut yang belum sinkron dengan pertumbuhan di atas kertas.
Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi ini sebagai sebuah anomali. Istilah kerennya begitu. Kenyataan di warung kopinya sederhana: kue ekonominya membesar, tetapi yang kenyang baru kelompok tertentu saja. Masyarakat di bawah masih harus berjuang keras, bahkan untuk sekadar mencium bau kuenya.
Rabu kemarin, giliran Luhut Binsar Pandjaitan yang angkat bicara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang baru itu tetap optimistis. Khas beliau. Mukanya tenang dan nada bicaranya mantap.
Beliau meyakini ekonomi kita akan terus membaik. Masalah kenaikan kemiskinan itu dipandangnya sebagai dampak langsung dari harga barang dan jasa yang sedang melambung di pasaran.
Logika itu masuk akal. Namun bagi emak-emak yang belanja di pasar, logika saja tidak cukup menahan dompet yang kian menipis. Untunglah Pak Luhut menyiapkan jurus penjinak, yaitu efisiensi.
“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut kepada wartawan.
Kata efisiensi ini mudah diucapkan, tetapi setengah mati dalam pelaksanaan. Di lingkaran birokrasi, efisiensi kadang hanya berarti pemotongan anggaran remeh-temeh, sementara rapatnya tetap di hotel berbintang. Kali ini, Luhut membawa senjata baru untuk memaksa efisiensi itu mewujud nyata, yaitu GovTech.
Layanan pemerintahan berbasis digital. Luhut menegaskan bahwa sistem GovTech ini pasti akan mengurangi celah korupsi. Menariknya lagi, teknologi ini bukan barang impor dari Silicon Valley, melainkan murni buatan anak-anak Indonesia sendiri.
Langkah yang sangat bagus. Ketika sistem beralih ke digital, ruang untuk salam tempel otomatis menyempit. Pihak-pihak yang gemar bermain di air keruh pasti membenci digitalisasi seperti ini. Mereka lebih menyukai sistem kertas lama yang mudah terselip, gampang robek, atau sengaja dihilangkan.
Namun, ada satu peringatan penting dari Luhut yang perlu digarisbawahi secara serius. Ini soal bonus demografi. Jumlah anak muda kita melimpah dan itu adalah modal sekaligus peluru besar. Masalahnya, peluru itu memiliki masa kedaluwarsa.
Luhut mengingatkan bahwa waktu kita tinggal satu dekade lagi. Sepuluh tahun saja. Hanya sepuluh kali mengganti kalender dinding, lalu bonus itu akan habis.
Kegagalan mengelola waktu yang pendek ini akan mengubah mimpi Indonesia Emas 2045 menjadi Indonesia Cemas. Anak muda yang semestinya menjadi mesin pertumbuhan justru berisiko menjadi beban sosial yang berat, entah karena kalah bersaing dengan kecerdasan buatan (AI) atau karena keterbatasan lapangan kerja.
“Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” urai Luhut.
Kuncinya berada pada kata kompak. Sebuah kata yang sederhana tetapi menjadi barang paling mahal di republik ini. Kita sering kali kompak saat merundung netizen negara tetangga, tetapi urusan kerja sama lintas lembaga sering kali kandas oleh ego sektoral yang lebih tinggi dari Monas.
Luhut memahami betul penyakit akut itu. Itulah alasan beliau begitu cerewet mendorong kerja sama lintas lembaga. Semua otoritas harus bergerak seirama, tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri demi ego masing-masing.
Pertumbuhan ekonomi lima persen itu harus dipastikan menetes hingga ke lapisan terbawah, bukan sekadar tertahan di lantai atas yang ber-AC. Caranya jelas melalui pembenahan kebijakan, mendorong efisiensi lewat teknologi, dan yang paling utama adalah menjaga daya beli masyarakat bawah agar tidak semakin terimpit.
Sepuluh tahun itu sebentar sekali. Waktu terus berjalan tanpa jeda, dan penyelesaian masalah kemiskinan tidak bisa menunggu sampai sistem GovTech kita mencapai kesempurnaan.
Kita tunggu bersama, apakah kekompakan yang diminta Luhut akan mewujud nyata dalam tindakan, atau kembali menguap bersama kepulan asap kopi hitam di meja kerja. (***)
